Tugas Pokok dan Fungsi

KEPALA KANTOR

Kepala Kantor Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu  mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan  melaksanakan koordinasi serta menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisai, simplikasi, keamanan dan kepastian.

Kepala Kantor Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu  menyelenggarakan fungsi:

  1. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, perpustakaan dan kearsipan;
  2. perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  3. penyusunan serta pelaksanaan rencana kerja bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  4. pelaksanaan koordinasi penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  5. pemfasilitasian promosi dan pengembangan serta kerjasama penanaman modal;
  6. penyelenggaraan pelayanan administrasi serta pemerosesan dan penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan;
  7. pemfasilitasian penyuluhan, pemberian dan penyebaran informasi dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  8. pengoordinasian penanganan pengaduan masyarakat dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan dan penanaman modal;
  9. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan serta dibidang penaman modal;
  10. pendokumentasian dan pelaporan kegiatan dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan serta dibidang penaman modal;
  11. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya sebagai bahan perumusan program selanjutnya; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

 

SUBBAGIAN TATA USAHA

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor dalam melakukan perencanaan, pengoordinasian dan pengendalian kegiatan penyusunan program, pengelolaan administrasi keuangan serta administrasi umum dan kepegawaian.

Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan bahan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu dalam melakukan perencanaan suatu pekerjaan dan evaluasi;
  2. pengoordinasian serta pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pelaporan-pelaporan;
  3. pendistribusian tugas kepada bawahan;
  4. penjabaran perintah atasan secara jelas dan rinci agar mudah dilaksanakan dengan baik;
  5. pemberian bimbingan dan arahan/petunjuk kepada bawahan;
  6. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, perpustakaan dan kearsipan;
  7. pengoordinasian dengan seksi-seksi dilingkungan Kantor Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu  untuk mencapai keseragaman gerak dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas;
  8. pelaksanaan administrasi, pengolahan dan penyajian data ketatausahaan;
  9. pemberian pembinaan, pengawasan dan penelitian pekerjaan kepada bawahan;
  10. pengoordinasian, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan pelaksaan kegiatan;
  11. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya sebagai bahan perumusan program selanjutnya; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

 

 

SEKSI PENANAMAN MODAL

Seksi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor dalam merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal.

Seksi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

  1. penyusunan dan pengkajian rencana umum, rencana strategis dan rencana kerja bidang promosi dan kerjasama penanaman modal daerah;
  2. pengoordinasian penyusunan dan pengkajian prosedur dan pedoman teknis promosi dan kerjasama penanaman modal;
  3. pendistribusian tugas kepada bawahan;
  4. penjabaran perintah atasan secara jelas dan rinci agar mudah dilaksanakan dengan baik;
  5. pemberian bimbingan dan arahan/petunjuk kepada bawahan;
  6. pengoordinasian dengan seksi-seksi dilingkungan Kantor Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu  untuk mencapai keseragaman gerak dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas;
  7. pengoordinasian pelaksanaan kerjasama antar pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau antara Pemerintah Kabupaten/Kota dibidang penanaman modal;
  8. pemfasilitasian kerjasama penanaman modal dengan perbankan, non perbankan dan dunia usaha;
  9. pemfasilitasian informasi tentang promosi investasi dan kerjasama penanaman modal;
  10. pengoordinasian dan pelayanan perizinan khusus dibidang  penanaman modal;
  11. pengoordinasian dengan BKPMRI, PDPPM, antar PDKPM dan instansi teknis terkait dibidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
  12. memberikan pembinaan, pengawasan dan penelitian pekerjaan kepada bawahan;
  13. penyelenggaraan administrasi, pengolahan dan penyajian data dibidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
  14. pengoordinasian, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan pelaksaan kegiatan;
  15. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya sebagai bahan perumusan program selanjutnya; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

 

SEKSI PELAYANAN PERIZINAN

Seksi Pelayanan Perizinan mempunyai tugas pokok membantu kepala kantor dalam melaksanakan program dan kegiatan bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Seksi Pelayanan Perizinan menyelenggarakan fungsi:

  1. penyusunan dan pengkajian rencana umum, rencana strategis dan rencana kerja bidang perizinan dan non perizinan;
  2. pendistribusian tugas kepada bawahan;
  3. penjabaran perintah atasan secara jelas dan rinci agar mudah dilaksanakan dengan baik;
  4. pemberian bimbingan dan arahan/petunjuk kepada bawahan;
  5. persiapan naskah keputusan perizinan dan non perizinan;
  6. pemprosesan dan pengelolaan perizinan dan non perizinan;
  7. pengoordinasian dengan seksi-seksi dilingkungan Kantor Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu  untuk mencapai keseragaman gerak dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas;
  8. pengoordinasian pelaporan hasil pemprosesan perizinan dan non perizinan;
  9. penyusunan dan penganalisaan data serta persiapan aplikasi yang dibutuhkan;
  10. pembinaan administrasi, pengolahan dan penyajian data dibidang perizinan;
  11. pemberian pembinaan, pengawasan dan penelitian pekerjaan kepada bawahan;
  12. pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan lapangan permohonan perizinan dan non perizinan, membuat berita acara dan menyerahkan kepada Seksi Penetapan dan Pengembangan;
  13. pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan lapangan permohonan perizinan dan non perizinan dibantu oleh Tim Teknis;
  14. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya sebagai bahan perumusan program selanjutnya; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

 

SEKSI PENETAPAN DAN PENGEMBANGAN

Seksi Penetapan dan Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor dalam merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang penetapan dan pengembangan.

Seksi Penetapan dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

  1. penyusunan dan pengkajian rencana umum, rencana strategis dan rencana kerja bidang penetapan biaya, pembukuan perizinan dan non perizinan;
  2. penyusunan dan pengkajian prosedur dan pedoman teknis pelayanan perizinan dan non perizinan;
  3. pengkajian dan pengembangan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan;
  4. pendistribusian tugas kepada bawahan;
  5. penjabaran perintah atasan secara jelas dan rinci agar mudah dilaksanakan dengan baik;
  6. pemberian bimbingan dan arahan/petunjuk kepada bawahan;
  7. pengoordinasian dengan seksi-seksi dilingkungan Kantor Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu  untuk mencapai keseragaman gerak dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas;
  8. pembuatan perhitungan dan konsep penetapan besarnya biaya perizinan dan non perizinan;
  9. pelaksanaan administrasi pembukuan dan pelaporan peneriman biaya perizinan dan non perizinan;
  10. pemberian pembinaan, pengawasan dan penelitian pekerjaan kepada bawahan;
  11. pengoordinasian, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
  12. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya sebagai bahan perumusan program selanjutnya; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

 

SEKSI INFORMASI, EVALUASI DAN PENGADUAN

Seksi Informasi, Evaluasi dan Pengaduan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan program mengkoordinasikan kegiatan informasi evaluasi, serta penangan pengaduan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Seksi Informasi, Evaluasi dan Pengaduan menyelenggarakan fungsi :

  1. penyusunan dan pengkajian rencana umum, rencana strategis dan rencana kerja bidang informasi, evaluasi dan pengaduan;
  2. penyusunan, penyediaan dan pemberian informasi bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  3. penyusunan dan pengkajian prosedur dan pedoman teknis penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  4. pendistribusian tugas kepada bawahan;
  5. penjabaran perintah atasan secara jelas dan rinci agar mudah dilaksanakan dengan baik;
  6. pemberian bimbingan dan arahan/petunjuk kepada bawahan;
  7. pengendalian pelayanan pengaduan masyarakat bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui surat, kotak pengaduan, telepon, sms dan e-mail;
  8. pengoordinasian dengan seksi-seksi dilingkungan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu  untuk mencapai keseragaman gerak dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas;
  9. pengoordinasian penilaian kepuasan masyarakat terhadap palayanan melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
  10. pemberian pembinaan, pengawasan dan penelitian pekerjaan kepada bawahan;
  11. pembinaan administrasi, pengolahan dan penyajian data dibidang informasi, evaluasi dan pengaduan;
  12. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya sebagai bahan perumusan program selanjutnya; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.